Home Kota Jambi GPJPH Minta KPK Tahan Kadisdik Provinsi Jambi

GPJPH Minta KPK Tahan Kadisdik Provinsi Jambi

260
0
SHARE
GPJPH Minta KPK Tahan Kadisdik Provinsi Jambi

Keterangan Gambar : dok.Istimewa

Layardigital.com - Jakarta - Kasus suap RAPB Provinsi Jambi yang menimpa Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dinilai banyak pihak belum tuntas. Kasus tersebut menyeret banyak nama orang penting di Provinsi Jambi. Mulai dari Pimpinan DPRD hingga kepala dinas dan beberapa nama dari swasta.

Sekelompok pemuda Jambi yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Jambi Peduli Hukum menilai, korupsi yang terjadi di provinsi Jambi adalah korupsi yang sangat terstruktur dan menyentuh ke jantung pemerintahan provinsi Jambi. 

Atas dasa itu, sekolompok pemuda ini mendatangi Gedung komisi Pemberantasan korupsi menyampaikan pendapat agar KPK segera menyeret nama-nama yang terlibat secepatnya.

“Kami menilai suap RAPBD yang tersistematis ini pelakunya bukan hanya Gubernur Jambi, dalam BAP zumi zola banyak nama yang keluar sebagai pemberi uang. Diantara nya ada nama Agus Herianto dan Rakhmat Hidayat” tutur Fazin selaku Koodinator Aksi.

Fazin menambhakan, keterlibatan Agus dalam kasus suap RAPBD sudah jelas dan terang benderang, menurut nya yang perlu dilakukan hanyalah penegakan hukum.

“Kasus suap RAPBD ini kan sudah jelas, sudah terang termasuk keterlibatan Agus dan Rakhmat Hidayat. Artinya KPK tinggal tetapkan tersangka dan tahan, gitu aja kenapa repot ? Atau memang benar KPK tebang pilih dalam penyelesaian kasus krouspsi ?” Ujar Fazin

“Jadi Bapak Agus Herianto ini kan dulu plt kadisdik, kami menduga uang setoran 1 miliar dalam BAP Zumi Zola tersebut adalah uang jual neli jabatan, itu indikasi nya sanga kuat. Kami pernah datangi KASN dan benar, KASN mencatat proses lelang jabatan di jambi syarat dengan perkara korupsi. Hal serupa juga terjadi pada Rakmat Hidayat, sekarang dia bolak-balik ke KPK namun belum juga di tahan,” kata Fazin.

Fazin Menjelaskan, Perkara korupsi RAPBD jika tidak dituntaskan dengan baik akan menjadi bomerang dan bisa jadi preseden buruk bagi KPK

“Kalau gak tuntas sampi akar, akan banyak dampak buruk, pertama kepercayaan masyarakat pda penegak hukum menurun, kedua korupsi akan semakin merajalela dan tentunya korupsi juga akan menjamir di pemerintahan” tutup Fazin.